JAKARTA - Dugaan adanya korporasi atau konglomerat yang menekan pemerintahan saat ini, termasuk Pemprov DKI Jakarta dengan persoalan reklmasi, masyarakat dihimbau agar tidak ikut-ikutan dengan langkah tersebut. Yang harus dilakukan oleh masyarakat saat ini, bila menurut Marwan Batubara ialah dengan banyaknya menggelar acara-acara yang kemudian menghasilkan output berlandasakan hukum.
“Karena saat ini ada konglo yang yang dukung pemerintah. Sedangkan pemerintahan saat ini sedang bermasalah. Bahkan tidak terlihat berdaulat lagi setelah tidak berfungsi sebagaimananya negara. Maka dari itu kita harus advokasi,” ucapnya, saat diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (19/04/2016).
Akan tetapi ia yakin, suatu waktu korporasi dan konglo Asing akan tunduk dengan kehendak rakyat. Dan ia berharap dari hal itu, Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dapat segera sadar.
Apapun yang dulu citrakan bahwa Ahok adalah anti korupsi atau bersih dan semacamnya, namun saat ini hal itu tidak terbukti karena nyatanya mantan Bupati Bangka Belintung sedang menghadapi masalah. “Dulu ia dicitrakan itu memang ok. Bicara kotor dan anti korupsi misalnya, tegakkan pemerintahan bersih dan lainnya ternyata dalam beberapa bulan terakhir justru membuktikan Ahok itu mempunyai banyak masalah dan manipulasinya pun didukung oleh para pemiliki modal,” ungkapnya.
Ia juga menghimbau Pemerintah, termasuk Pemerintah Daerah untuk tidak menggunakan alat pertahanan negara seperti aparat dan tentara di dalam menjalani pemerintahan, terlebih “digunakan” Ahok untuk melindungi kartel. “Saya meminta pemerintah dan negara ini harus berdaulat. Salah satunya dengan mengembalikan fungsi Hankam sesuai dengan jalur konstitusi yang justru saat ini dijadikan alat untuk kartel atau korporasi. Hankam itu melindungi rakyat, bukan melindungi para pemilik modal. Kita mau dan tunjukkan daulat negara itu dikembalikan. Dan Jokowi juga jangan hanya diam saja,” sambungnya. (voa-islam)