-->

Minggu, 01 Mei 2016


Kesultanan Cirebon adalah sebuah kesultanan Islam ternama di Jawa Barat pada abad ke-15 dan 16 Masehi, dan merupakan pangkalan penting dalam jalur perdagangan dan pelayaran antar pulau. Lokasinya di pantai utara pulau Jawa yang merupakan perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat, membuatnya menjadi pelabuhan dan "jembatan" antara kebudayaan Jawa dan Sunda sehingga tercipta suatu kebudayaan yang khas, yaitu kebudayaan Cirebon yang tidak didominasi kebudayaan Jawa maupun kebudayaan Sunda. 

Sejarah


Menurut Sulendraningrat yg mendasarkan pada naskah Babad Tanah Sunda & Atja pada naskah Carita Purwaka Caruban Nagari, Cirebon pada awalnya ialah sebuah dukuh kecil yg dibangun oleh Ki Gedeng Tapa, yg lama-kelamaan berkembang menjadi sebuah desa yg ramai & diberi nama Caruban [Bahasa Sunda: campuran], karena di sana bercampur para pendatang dari berbagai macam suku bangsa, agama, bahasa, adat istiadat, & mata pencaharian yg berbeda-beda untuk bertempat tinggal atau berdagang. 

Mengingat pada awalnya sebagian besar mata pencaharian masyarakat ialah sebagai nelayan, maka berkembanglah pekerjaan menangkap ikan & rebon [udang kecil] di sepanjang pantai serta pembuatan terasi, petis, & garam. Dari istilah air bekas pembuatan terasi [belendrang] dari udang rebon inilah berkembanglah sebutan cai-rebon [Bahasa Sunda:, air rebon] yg kemudian menjadi Cirebon. 

Dengan dukungan pelabuhan yg ramai & sumber daya alam dari pedalaman, Cirebon kemudian menjadi sebuah kota besar & menjadi salah satu pelabuhan penting di pesisir utara Jawa baik dlm kegiatan pelayaran & perdagangan di kepulauan Nusantara maupun dengan bagian dunia lainnya. Selain itu, Cirebon tumbuh menjadi cikal bakal pusat penyebaran agama Islam di Jawa Barat. Kesultanan Cirebon ialah sebuah kesultanan Islam ternama di Jawa Barat pada abad ke-15 & 16 Masehi, & merupaken pangkalan penting dlm jalur perdagangan & pelayaran antar pulau. 

Lokasinya di pantai utara pulau Jawa yg merupaken perbatasan antara Jawa Tengah & Jawa Barat, membuatnya menjadi pelabuhan & “jembatan” antara kebudayaan Jawa & Sunda sehingga tercipta suatu kebudayaan yg khas, yaitu kebudayaan Cirebon yg tak didominasi kebudayaan Jawa maupun kebudayaan Sunda.

Perkembangan Awal

Ki Gedeng Alang-Alang

Kuwu atau kepala desa Caruban yg pertama yg diangkat oleh masyarakat baru itu ialah Ki Gedeng Alang-alang. Sebagai Pangraksabumi atau wakilnya, diangkatlah Raden Walangsungsang, yaitu putra Prabu Siliwangi & Nyi Mas Subanglarang atau Subangkranjang, yg tak lain ialah puteri dari Ki Gedeng Tapa. Setelah Ki Gedeng Alang-alang wafat, Walangsungsang yg juga bergelar Ki Cakrabumi diangkat menjadi penggantinya sebagai kuwu yg kedua, dengan gelar Pangeran Cakrabuana. 

Ki Gedeng Tapa

Ki Gedeng Tapa [atau juga dikenal dengan nama Ki Gedeng Jumajan Jati] ialah seorang saudagar kaya di pelabuhan Muarajati, Cirebon. Ia mulai membuka hutan ilalang & membangun sebuah gubug & sebuah tajug [Jalagrahan] pada tanggal 1 Syura 1358 [tahun Jawa] bertepatan dengan tahun 1445 Masehi. Sejak saat itu, mulailah para pendatang mulai menetap & membentuk masyarakat baru di desa Caruban. 

Pangeran Cakrabuana

Pangeran Cakrabuana ialah keturunan Pajajaran. Putera pertama Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi dari istrinya yg kedua bernama SubangLarang [puteri Ki Gedeng Tapa]. Nama kecilnya ialah Raden Walangsungsang, sesudah remaja dikenal dengan nama Kian Santang. Ia mempunyai dua orang saudara seibu, yaitu Nyai Lara Santang/ Syarifah Mudaim & Raden Sangara. Sebagai anak sulung & laki-laki ia tak mendapatkan haknya sebagai putera mahkota Pakuan Pajajaran. Hal ini disebabkan oleh karena ia memeluk agama Islam [diturunkan oleh Subanglarang-ibunya], sementara saat itu [abad 16] ajaran agama mayoritas di Pajajaran ialah Sunda Wiwitan [agama leluhur orang Sunda] Hindu & Budha. Posisinya digantikan oleh adiknya, Prabu Surawisesa, anak laki-laki Prabu Siliwangi dari istrinya yg ketiga Nyai Cantring Manikmayang. 

Ketika kakeknya Ki Gedeng Tapa yg penguasa pesisir utara Jawa meninggal, Walangsungsang tak meneruskan kedudukan kakeknya, melainkan lalu mendirikan istana Pakungwati & membentuk pemerintahan di Cirebon. Dengan demikian, yg dianggap sebagai pendiri pertama Kesultanan Cirebon ialah Walangsungsang atau Pangeran Cakrabuana. Pangeran Cakrabuana, yg usai menunaikan ibadah haji kemudian disebut Haji Abdullah Iman, tampil sebagai “raja” Cirebon pertama yg memerintah dari keraton Pakungwati & aktif menyebarkan agama Islam kepada penduduk Cirebon. 

Pendirian

Sunan Gunung Jati [1479-1568]


Pada tahun 1479 M, kedudukannya kemudian digantikan putra adiknya, Nyai Rarasantang dari hasil perkawinannya dengan Syarif Abdullah dari Mesir, yakni Syarif Hidayatullah [1448-1568] yg sesudah wafat dikenal dengan sebutan Sunan Gunung Jati dengan gelar Tumenggung Syarif Hidayatullah bin Maulana Sultan Muhammad Syarif Abdullah & bergelar pula sebagai Ingkang Sinuhun Kangjeng Susuhunan Jati Purba Panetep Panatagama Awlya Allah Kutubid Jaman Khalifatur Rasulullah. Pertumbuhan & perkembangan yg pesat pada Kesultanan Cirebon dimulailah oleh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati kemudian diyakini sebagai pendiri dinasti raja-raja Kesultanan Cirebon & Kesultanan Banten serta penyebar agama Islam di Jawa Barat seperti Majalengka, Kuningan, Kawali [Galuh], Sunda Kelapa, & Banten. 

Fatahillah [1568-1570]

Kekosongan pemegang kekuasaan itu kemudian diisi dengan mengukuhkan pejabat keraton yg selama Sunan Gunung Jati melaksanakan tugas dakwah, pemerintahan dijabat oleh Fatahillah atau Fadillah Khan. Fatahillah kemudian naik takhta, & memerintah Cirebon secara resmi menjadi raja sejak tahun 1568. Fatahillah menduduki takhta kerajaan Cirebon hanya berlangsung dua tahun karena ia meninggal dunia pada tahun 1570, dua tahun sesudah Sunan Gunung Jati wafat & dimakamkan berdampingan dengan makam Sunan Gunung Jati di Gedung Jinem Astana Gunung Sembung. 

Panembahan Ratu I [1570-1649]

Sepeninggal Fatahillah, oleh karena tak ada calon lain yg layak menjadi raja, takhta kerajaan jatuh kepada cucu Sunan Gunung Jati yaitu Pangeran Emas putra tertua Pangeran Dipati Carbon atau cicit Sunan Gunung Jati. Pangeran Emas kemudian bergelar Panembahan Ratu I & memerintah Cirebon selama kurang lebih 79 tahun. 

Panembahan Ratu II [1649-1677]

Setelah Panembahan Ratu I meninggal dunia pada tahun 1649, pemerintahan Kesultanan Cirebon dilanjutkan oleh cucunya yg bernama Pangeran Rasmi atau Pangeran Karim, karena ayah Pangeran Rasmi yaitu Pangeran Seda ing Gayam atau Panembahan Adiningkusumah meninggal lebih dahulu. Pangeran Rasmi kemudian menggunakan nama gelar ayahnya almarhum yakni Panembahan Adiningkusuma yg kemudian dikenal pula dengan sebutan Panembahan Girilaya atau Panembahan Ratu II. 

Panembahan Girilaya pada masa pemerintahannya terjepit di antara dua kekuatan kekuasaan, yaitu Kesultanan Banten & Kesultanan Mataram. Banten merasa curiga sebab Cirebon dianggap lebih mendekat ke Mataram [Amangkurat I ialah mertua Panembahan Girilaya]. Mataram dilain pihak merasa curiga bahwa Cirebon tak sungguh-sungguh mendekatkan diri, karena Panembahan Girilaya & Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten ialah sama-sama keturunan Pajajaran. Kondisi ini memuncak dengan meninggalnya Panembahan Girilaya di Kartasura & ditahannya Pangeran Martawijaya & Pangeran Kartawijaya di Mataram. 

Panembahan Girilaya ialah menantu Sultan Agung Hanyakrakusuma dari Kesultanan Mataram. Makamnya di Jogjakarta, di bukit Girilaya, dekat dengan makam raja raja Mataram di Imogiri, Kabupaten Bantul. Menurut beberapa sumber di Imogiri maupun Girilaya, tinggi makam Panembahan Girilaya ialah sejajar dengan makam Sultan Agung di Imogiri. 

Terpecahnya Kesultanan Cirebon


Dengan kematian Panembahan Girilaya, maka terjadi kekosongan penguasa. Pangeran Wangsakerta yg bertanggung jawab atas pemerintahan di Cirebon selama ayahnya tak berada di tempat,khawatir atas nasib kedua kakaknya. Kemudian ia pergi ke Banten untuk meminta bantuan Sultan Ageng Tirtayasa [anak dari Pangeran Abu Maali yg tewas dlm Perang Pagarage], beliau mengiyakan permohonan tersebut karena melihat peluang untuk memperbaiki hubungan diplomatic Banten-Cirebon. Dengan bantuan Pemberontak Trunojoyo yg disupport oleh Sultan Ageng Tirtayasa,kedua Pangeran tersebut berhasil diselamatkan. Namun rupanya, Sultan Ageng Tirtayasa melihat ada keuntungan lain dari bantuannya pada kerabatnya di Cirebon itu, maka ia mengangkat kedua Pangeran yg ia selamatkan sebagai Sultan,Pangeran Mertawijaya sebagai Sultan Kasepuhan & Pangeran Kertawijaya sebagai Sultan Kanoman,sedangkan Pangeran Wangsakerta yg telah bekerja keras selama 10 tahun lebih hanya diberi jabatan kecil, taktik pecah belah ini dilakukan untuk mencegah agar Cirebon tak beraliansi lagi dengan Mataram. 

Perpecahan I Kesultanan Cirebon [1677]

Pembagian pertama terhadap Kesultanan Cirebon, dengan demikian terjadi pada masa penobatan tiga orang putra Panembahan Girilaya, yaitu Sultan Sepuh, Sultan Anom, & Panembahan Cirebon pada tahun 1677. Ini merupaken babak baru bagi keraton Cirebon, dimana kesultanan terpecah menjadi tiga & masing-masing berkuasa & menurunkan para sultan berikutnya. 

Dengan demikian, para penguasa Kesultanan Cirebon berikutnya adalah: 

1. Sultan Keraton Kasepuhan, Pangeran Martawijaya, dengan gelar Sultan Sepuh Abil Makarimi Muhammad Samsudin [1677-1703] 
2. Sultan Kanoman, Pangeran Kartawijaya, dengan gelar Sultan Anom Abil Makarimi Muhammad Badrudin [1677-1723] 
3. Pangeran Wangsakerta, sebagai Panembahan Cirebon dengan gelar Pangeran Abdul Kamil Muhammad Nasarudin atau Panembahan Tohpati [1677-1713]. 

Perubahan gelar dari Panembahan menjadi Sultan bagi dua putra tertua Pangeran Girilaya ini dilakukan oleh Sultan Ageng Tirtayasa, karena keduanya dilantik menjadi Sultan Cirebon di ibukota Banten. Sebagai sultan, mereka mempunyai wilayah kekuasaan penuh, rakyat, & keraton masing-masing. Pangeran Wangsakerta tak diangkat menjadi sultan melainkan hanya Panembahan. Ia tak memiliki wilayah kekuasaan atau keraton sendiri, akan tetapi berdiri sebagai kaprabonan [paguron], yaitu tempat belajar para intelektual keraton. Dalam tradisi kesultanan di Cirebon, suksesi kekuasaan sejak tahun 1677 berlangsung sesuai dengan tradisi keraton, di mana seorang sultan akan menurunkan takhtanya kepada anak laki-laki tertua dari permaisurinya. Jika tak ada, akan dicari cucu atau cicitnya. Jika terpaksa, maka orang lain yg bisa memangku jabatan itu sebagai pejabat sementara. 

Perpecahan II Kesultanan Cirebon [1807]

Suksesi para sultan selanjutnya pada umumnya berjalan lancar, sampai pada masa pemerintahan Sultan Anom IV [1798-1803], dimana terjadi perpecahan karena salah seorang putranya, yaitu Pangeran Raja Kanoman, ingin memisahkan diri membangun kesultanan sendiri dengan nama Kesultanan Kacirebonan. Kehendak Pangeran Raja Kanoman didukung oleh pemerintah Kolonial Belanda dengan keluarnya besluit [Bahasa Belanda: surat keputusan] Gubernur-Jendral Hindia Belanda yg mengangkat Pangeran Raja Kanoman menjadi Sultan Carbon Kacirebonan tahun 1807 dengan pembatasan bahwa putra & para penggantinya tak berhak atas gelar sultan, cukup dengan gelar pangeran. 

Sejak itu di Kesultanan Cirebon bertambah satu penguasa lagi, yaitu Kesultanan Kacirebonan, pecahan dari Kesultanan Kanoman. Sementara tahta Sultan Kanoman V jatuh pada putra Sultan Anom IV yg lain bernama Sultan Anom Abusoleh Imamuddin [1803-1811]. 

Masa Kolonial Belanda di Cirebon

Sesudah kejadian tersebut, pemerintah Kolonial Belanda pun semakin dlm ikut campur dlm mengatur Cirebon, sehingga semakin surutlah peranan dari keraton-keraton Kesultanan Cirebon di wilayah-wilayah kekuasaannya. Puncaknya terjadi pada tahun-tahun 1906 & 1926, dimana kekuasaan pemerintahan Kesultanan Cirebon secara resmi dihapuskan dengan disahkannya Gemeente Cheirebon [Kota Cirebon], yg mencakup luas 1. 100 Hektar, dengan penduduk sekitar 20. 000 jiwa [Stlb. 1906 No. 122 & Stlb. 1926 No. 370]. Tahun 1942, Kota Cirebon kembali diperluas menjadi 2. 450 hektar. Pada masa kemerdekaan, wilayah Kesultanan Cirebon menjadi bagian yg tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara umum, wilayah Kesultanan Cirebon tercakup dlm Kota Cirebon & Kabupaten Cirebon, yg secara administratif masing-masing dipimpin oleh pejabat pemerintah Indonesia yaitu walikota & bupati. 




Baca Artikel Terkait: