Inilah beberapa soal dan jawaban Tes CAT PPK dan PPS Pemilu 2024.
1. Dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan Pemilu dan Tugas lainnya, KPU memberikan laporan kepada.
A. MPR dan Presiden
B. MPR dan DPR
C. DPR dan Presiden
D. DPR dan DPD
jawaban B.
2. Dakam Hal terjadi perhitungan dan pemungutan suara ulang Pemilu susulan dan Pemilu lanjutan, masa kerja PPK diperpanjang dan PPK dibubarkan paling lambat beberapa bulan setelah pemungutan suara.
A. 1 Bulan
B. 2 Bulan
C. 3 Bulan
D. 4 Bulan
Jawaban C.
3. Dalam hal terjadi perhitungan dan pemungutan suara ulang pemilu susulan dan pemilu lanjutan,masa kerja PPS diperpanjang dan PPS dibubarkan paling lambat berapa bulan setelah pemungutan suara.
A. 1 Bulan
B. 2 Bulan
C. 3 Bulan
D. 4 Bulan
Jawaban C.
4.Tugas Wewenang dan Kewajiban PPS meliputi dibawah ini.
A. Membentuk KPPS.
B. Mengangkat Petugas Pemutakhiran data penulis.
C. Mengumumkan Daftar Pemilih.
D. Menyampaikan daftar pemilih kepada Bawaslu Kabupaten?kota
Jawaban B.
5. Tugas KEtua PPK adalah sebagai,berikut
A. Memimpin kegiatan PPK
B. Mengawasi Kegiatan Pewawancara
C. Mengunang Anggota Untuk mengadakan rapat PPK.
D. Menandatangani laporan hasil kegiatan penghitungan suara sementara secara berkala,dengan manusal atau elektronik.
Jawaban D.
6. Dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu ada lembaga baru yaiut DKPP apa Kepanjangan dari DKPP.
A. Dewan Komite Pengawasan Pemilu
B. Dewan komisi Penyelenggara Pemilu
C. Dewan Komite Penyelenggara Pemilu
D. Dewan Kehormatan Pengawasan Pemilu
Jawaban C.
7. Petugas Pemuktakhiran data pemilih diangkat oleh
A. KPPS
B. PPS
C. PPK
D. Kpu Kabupaten atau Kota
Jawaban D.
8. Tes Seleksi untuk menetapkan calon anggota KPU yang akan diajukan kepada DPR dibentuk oleh.
A. DKPP
B. Menteri Dalam Negeri
C. Presiden
D. Bawaslu
Jawaban C Presiden
9. Dalam melaksanakan tugasnya KPU,KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Bertanggung jawab kepada
A. Rapat Pleno
B. Presiden
C. Stake Holder
D. Menteri Dalam Negeri
Jawaban B.
10. Tim Seleksi untuk menetapkan calon anggota KPU yang akan diajukan kepada DPR berjumlah
A. 10 orang
B. 11 Orang
C. 12 Orang
D. 13 Orang
Jawaban B.
11. Seluruh Perlengakapan Pemungutan Suara sudah harus diterima KPPS selambat-lambatnya
A. 1 Hari Sebelum Pemungutan Suara
B. 2 Hari Sebelum pemungutan Suara
C. 6 Jam sebelum Pemungutan Suara
D. 12 Jam sebelum pemungutan suara.
Jawaban A.
12. Berikut ini merupakan hal hal yang mesti dimuat dalam surat suara pemilihan anggota DPR dan DPRD kecuali.
A. Tanda Gambar Partai Politik
B. Nomor Urut Partai Politik
C. Foto Calon Anggota DPR atau DPRD.
D. Nama Calon Anggota DPR atau DPRD.
Jawaban C.
13. Perubahan UUD 1945 telah dilakukan sebanyak empat kali perubahan pertama pada tahun
A. 1998
B. 1999
C. 2000
D. 2002
Jawaban B.
14. Berikut ini adalah prinsip penyelenggara Pemilu seusai pasal 2 UU NO 7 Tahun 2017 kecuali
A. Profesional
B. Independen
C. Mandiri
D. Akuntabel.
15. Berikut ini adalah pihak yang dapat berada di dalam TPS kecuali
A. Pengawas TPS
B. Pemantau Pemilu
C. Saksi Peserta Pemilu
D. KPPS.
16.Ketua PPK Dalam Pemilu Dipilih oleh
A. KPU Kabupaten/Kota
B. Dari Anggota Oleh Anggota
C. Dari Anggota
D. Oleh Anggota
Jawaban B.
17. Berikut ini adalah pihak pihak yang dapat melaporkan terjadinya pelanggaran pemilu,kecuali
A Pengawas TPS
B. Peserta Pemilu
C. Bawaslu Kabupaten/Kota
D. Tni/Polri
Jawaban D.
18. Dalam Melaksanakan pemutahiran data pemilih,KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh
A. Pantarlih
B. PPS
C. PPK
D. Semuanya Benar.
19.Nomor Urut Pasangan Calon,tanda gambar partai politik, dan calon anggota DPD ditetapkan dengan
A. Peraturan KPU
B. Keputusan KPU
C. Undang-Undang
D. Semuanya Benar
Jawaban B
20. Hal Hal yang tercantum dalam surat pemberitahuan memilih adalah
A. Nama dan Alamat
B. Nama, Nik, Alamat
C. Nama, NIK,Jenis Kelamin,No Urut DPT
D. Nama, NIK, Jenis Kelamin,Tanggal Lahir Dan Alamat.
Jawaban C.
21. Tahapan penyelenggara pemilu berdasarkan UU NO.7 tahun 2017 tentang pemilihan umum terdiri dari beberapa tahapan.
A. 5 Tahapan
B. 8 Tahapan
C. 10 Tahapan
d. 11 Tahapan
Jawaban D.
22. Dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, pasal yang mengatur tahapan penyelenggaraan pemilu adalah
A. Pasal 167.
B. Pasal 168.
C. Pasal 169.
D. Pasal 170.
Jawaban A
23. Berdasarkan UU No.7 Tahun 2017, tahapan penyelenggara pemilu dimulai paling lambat sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara dan perhitungan suara dilaksanakan.
A. 10 Bulan
B. 20 Bulan
C. 15 Bulan
D. 5 Bulan
Jawaban B.
24. Dalam Pasal 176 UU No.7 tahun 2017, Pendafataran partai politik sebagai peserta pemilu dilakukan paling lambat sebelum hari pemungutan suara.
A. 15 Bulan
B. 16 Bulan
C. 17 Bulan
D.18 Bulan
jawaban D.
25. Penetapan Partai Politik sebagai peserta pemilu yang lolos verifikasi oleh KPU diatur di dalam
A. Pasal 178,UU7/2017.
B. Pasal 179, UU7/2017.
C. Pasal 180, UU7/2017.
D. Pasal 181, UU7/2017.
Jawaban B.
26.Penetapan Partai Poltik sebagai peserta pemilu dilakukan dalam sidang pleno KPU paling lambat sebelum hari pemungutan suara.
A. 11 Bulan sebelum hari pemungutan suara.
B. 12 Bulan sebelum hari pemungutan suara.
C. 13 Bulan sebelum hari pemungutan suara.
D. 14 Bulan sebelum hari pemungutan suara.
Jawaban D.
27. Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan dalam 1 pasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Hal tersebut terdapat di dalam UU No 7 Tahun 2017,Pasal.
A. Pasal 221.
B. Pasal 222.
C. Pasal 223.
D. Pasal 224.
Jawaban A.
28. Syarat Partai Politik menjadi peserta pemilu harus memiliki kepengurusan di tingkat provinsi sebanyak.
A. 50 persen
B. 75 persen
C. 100 persen
D. 25 persen
Jawaban C
29. Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dilaksanakan paling lama.
A. 5 Hari setelah pemungutan suara.
B. 7 Hari setelah pemungutan suara.
C. 10 Hari setelah pemungutan suara.
D. 14 Hari setelah pemungutan suara.
Jawaban C.
30. laporan Dana Kampanye disampaikan peserta pemilu kepada
A. Bawaslu
B. Kpu
C. BPK
D. Dkpp
Jawaban B.
31. Syarat Minimal usia calon anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah
A. 17 tahun
B. 21 Tahun
C. 23 Tahun
D. 25 tahun.
Jawaban B.
32. Jumlah anggota Bawaslu RI Sebanyak
A. 3 Orang
B. 5 Orang
C. 7 Orang
D. 9 Orang
Jawaban B.
33. Pengawas Pemilu tingkat kelurahan/desa sesuai dengan UU Pemilu dan UU Pilkada berjumlah banyak
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Jawaban A.
34. Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah-wakil kepala daerah diatur melalui
A. UU 9 Tahun 2016
B. UU 10 Tahun 2016
C. UU 11 Tahun 2016
D. UU 12 Tahun 2016.
Jawaban D
35. Hari,Tanggal dan Waktu Pemungutan Suara Pemilu Ditetapkan melalui
A. Keputusan DPR
B. Keputusan Komisi II DPR
C. Keputusan KPU
D. Keputusan KPU dengan DKPP
Jawaban C.
36. Dalam menjalankan kepemimpinan,Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota bertanggung-jawab kepada
A. Bawaslu Provinsi
B. Bawaslu RI karena yang menetapkan Bawaslu Kabupaten/Kota adalah Bawaslu RI.
C. Rapat Pleno anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.
D. Divisi Yang Dibidangi.
Jawaban C.
37. UU 7 Tahun 2017 tentang pemilu disahkan pada
A. 10 februari 2017
B. 15 Agustus 2017
C. 7 Juni 2017
D. 9 April 2017
Jawaban B.
38. Dana Kampanye yang dilarang kecuali
A. Pihak Asing
B. Penyumbang yang tidak jelas identitasnya
C. Anggaran Pemerintah
D. Perusahaan Sumbangan
Jawaban D.
40. Penyelesaian proses penyelesaian sengketa pemilu oleh
A. Mahkamah Konstitusi
B. Mahkamah Agung
C. KPU
D. Bawaslu
Jawaban D.
41. Menurut UUD 1945, Gubernur, Walikota, dan Bupati dipilih secara ....
a. Demokratis melalui mekanisme internal partai politik
b. Aklamasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
c. Langsung oleh rakyat
d. Penetapan Presiden
e. Demokratis
Jawaban : E
42. Agar pemilu dapat terwujud secara ideal dibutuhkan beberapa persyaratan
a. Adanya kebebasan untuk mengetahui dan memperbincangkan pilihan
b. Adanya pemerataan bobot suara semua rakyat
c. Adanya lembaga pengawas pemilu yang mandiri
d. Adanya kebebasan untuk memilih
e. Adanya prosedur pencoblosan dan penghitungan surat suara serta pelaporan hasil penghitungan suara secara akurat.
Jawaban : E
43. Yang merupakan tindak pidana pemilihan adalah...
a. Keterlibatan Aparatur Sipil Negara dan TNI-POLRI dan Keikutsertaan Pejabat Negara yang telah mengajukan izin cuti kampanye
b. Keikutsertaan Pejabat Negara yang telah mengajukan izin cuti kampanye dan Penggunaan program dan anggaran pemerintahan daerah untuk kegiatan kampanye
c. Penggunaan program dan anggaran pemerintahan daerah untuk kegiatan kampanye dan Keterlibatan tokoh masyarakat dan ketua organisasi sosial.
d. Keterlibatan Aparatur Sipil Negara dan TNI-POLRI dan Penggunaan program dan anggaran pemerintahan daerah untuk kegiatan kampanye
e. Keikutsertaan Pejabat Negara yang telah mengajukan izin cuti kampanye Keterlibatan tokoh masyarakat dan ketua organisasi sosial.
Jawaban : B
44. Asas pemilihan umum menurut Pasal 22E UUD 1945 adalah berikut ini, kecuali....
a. Adil
b. Terbuka
c. Bebas
d. Langsung
e. Rahasia
Jawaban : B
45. Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik menarik calonnya atau calonnya mengundurkan diri, maka ....
a. Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan dapat mengusulkan calon pengganti
b. Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti
c. Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan di diskualifikasi
d. Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan bisa saja mengganti dengan membuat surat pernyataan
e. Partai Politik boleh saja mengusulkan kembali
Jawaban : B
46. Salah satu larangan kampanye yang dapat langsung diberikan peringatan tertulis untuk menghentikan kegiata kampamye walaupun belum menimbulkan gangguan dan/atau penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di seluruh daerah Pemilihan setempat jika terjadi gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah lain adalah ....
a. Mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum
b. Menggunakan tempat ibadah, tempat pendidikan, dan melakukan pawai dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya
c. Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah
d. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye
e. Menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah
Jawaban : B
47. Dibawah ini adalah merupakan bentuk pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, kecuali....
a. Anggota Panwas membiarkan tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota KPU
b. Dengan sengaja tidak memberitahukan pilihannya kepada orang lain
c. Keberpihakan terhadap salah satu peserta Pemilu
d. Mengeluarkan pendapat untuk mendukung salah satu peserta pemilu
e. Melakukan tindakan yang melampaui batas kewenangan
Jawaban : B
48. Anggota KPU Kabupaten/Kota wajib mematuhi kode etik yang disusun dan disetujui bersama oleh....
a. Bawaslu, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Kehormatan Dewan
b. DKPP, Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi
c. KPU, Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi
d. DKPP, KPU dan Mahkamah Konstitusi
e. KPU, Bawaslu, dan DKPP
Jawaban : E
49. Berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum bahwa Pelaksanaan Pemungutan Suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, Bupati dan Wakil Bupati pada tahun 2017 dilakukan pada tanggal...
a. 15 Januari 2017
b. 15 Februari 2017
c. 15 Maret 2017
d. 15 April 2017
e. 21 Februari 2017
Jawaban : B
50. Jumlah partai politik lokal peserta Pemilu 2009 di Provinsi Aceh adalah .........
a. 3 partai politik
b. 4 partai politik
c. 5 partai politik
d. 6 partai politik
e. 7 partai politik
Jawaban : D
51. Salah satu persyaratan Pemantau Pemilihan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota adalah.....
a. Mempunyai kantor tetap sampai ke tingkat kecamatan
b. Memiliki kepengurusan sampai ke tingkat kecamatan
c. Mendapat akreditasi dari pengawas Pemilihan
d. Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM
e. Bersifat independen
Jawaban : E
52. Dibawah ini tugas KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kecuali ....
a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
b.Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh ppk, pps, dan kpps dalam wilayah kerjanya
c. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota
d. Merencanakan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota
e. Menyampaikan Daftar Pemilih Kepada KPU Provinsi
Jawaban : E
53. DKPP memberikan sanksi kepada setiap Penyelenggara Pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Sanksi yang dijatuhkan kepada penyelenggara pemilu atas pelanggaran kode etik yang bersifat berat adalah....
a. Teguran tertulis
b. Peringatan Keras
c. Pemberhentian Sementara
d. Pemberhentian Tetap
e. Pemberhentian tetap dan denda
Jawaban : D
54. Untuk menjalankan tugas dan fungsi dalam penegakan kode etik Penyelenggara Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu membentuk...
a. Keputusan DKPP dan Pedoman Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik
b. Surat Edaran DKPP dan Juknis Tata Cara Pengaduan
c. Peraturan DKPP dan Keputusan DKPP
d. Peraturan DKPP dan Maklumat DKPP
e. MoU antara KPU, Bawaslu dan DKPP
Jawaban : C
55. Berdasarkan UU Nomor 7 tahun 2017. Berapa hari jangka waktu pembentukan Pengawas TPS sebelum hari pemungutan suara...
a. 7 (tujuh) hari
b. 14 (empat belas) hari
c. 21 (dua puluh satu) hari
d. 23 (dua puluh tiga) hari
e. 30 (tiga puluh) hari
Jawaban : B
source:msn