-->

Kamis, 05 Mei 2016


JAKARTA - Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu (FSP BUMN), Arief Poyuono mendesak Pemerintahan Jokowi-JK untuk segera melakukan perombakan kabinet. Menter-menteri yang dinilai tidak banyak berpihak pada pekerja atau buruh merupakan penyebab utama dari desakannya itu.

Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu mendesak Jokowi - JK untuk melakukan Reshuffle kabinet terhadap Menteri Menteri yang akan menjerumuskan Jokowi sebagai Presiden anti Buruh serta Presiden Importir Buruh asing ,serta Penjual Aset BUMN,” demikian siaran pers yang diterima voa-islam.com saat memperingati May Day, 1 Mei 2016 lalu.


Arief juga meminta kepada Presiden Jokowi untuk memperhatikan nasib-nasib karyawan yang hingga saat ini dikriminalisasi oleh aparat, pun termasuk mahasiswa. “FSP BUMN Bersatu juga menuntut agar Majelis Hakim PN Jakarta Pusat untuk mengabulkan Tuntutan bebas bagi Pengurus Buruh ,lawyer Dan Mahasiswa korban kriminalisasi aparat hukum.”

Federasi ini juga menolak pemerintahan Jokowi yang hingga saat ini masih saja sibuk dengan urusan kereta cepat yang masih controversial. “FSP BUMN bersatu juga menolak menolak obral aset BUMN dengan kedok Holdingisasi BUMN dan Proyek Proyek infrastrutur seperti Proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung yang akan merugikan Negara triliunan rupiah.”

 Tidak lupa pula ia juga menolak  adanya Tax Amnesty yang saat ini menjadi perbincaraan di beberapa kalangan. Menurutnya, Tax Amnesty hanya akan menjadi penyebab melanggar konstitusi.

“FSP BUMN Bersatu juga menolak pemberlakuan UU Tax Amnesty yang sarat melanggar konstitusi dan menciptakan rasa  ketidakadilan bagi mayoritas masyarakat Indonesia yang patut membayar pajak serta sebagai bentuk pengampunan bagi koruptor pemilik aset di LN dan para pengemplang pajak serta pengemplang BLBI.” (Robi/voa-islam.com)




Baca Artikel Terkait: